Puluhan Guru Honorer Tuntut Kejelasan Dana Hibah

Deden January 29, 2013 Comments Off
Puluhan Guru Honorer Tuntut Kejelasan Dana Hibah

Sekitar 50 guru tenaga honerer se-Kota Bandung menggelar aksi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Senin (28/1/2013). Mereka menuntut kejelasan hak atas dana hibah atau dana bantuan dari pemerintah Kota Bandung berupa tunjangan daerah (Tunda) bagi mereka yang dicairkan tahun 2012 lalu.
Para guru mengaku, untuk triwulan pertama dan kedua nyaris semua mendapatkannya. Namun memasuki triwulan ketiga dan keempat mulai bermasalah, bahkan ada yang hingga kini belum dicairkan.
Salah satunya Ernita Saleh, guru di TK Pertiwi, yang belum menerima pencairan tunda triwulan keempat padahal 3 rekannya sudah mendapatkannya. “Saya tanya ke PGRI Kecamatan Lengkong, jawabannya panitia pencairan sudah bubar dan uang dikembalikan ke kas negara,” tutur Ernita.
Tak puas dengan jawaban tersebut, Ernita menanyakan bukti jika uang tersebut sudah dikembalikan. Namun pihak PGRI Kecamatan Lengkong yang diwakili salah seorang guru SD Pelita berinisial R, enggan terbuka.
“Karena menyembunyikan terus saya sampai bilang akan melaporkan ke media. Disitu semua kikuk dan besok sorenya saya menerima sms bahwa tunjangan akan cair dan saya diminta kembali ke SD Pelita untuk menyerahkan nomer rekening. Namun hingga hari ini pencairan itu tidak ada,” jelasnya.
Hal serupa disampaikan Badri, guru Agama SD Maleber Barat Kecamatan Andir. “Tunjangan saya dari yang kedua, tiga dan empat sampai sekarang belum cair. Tidak tahu kalau yang 11 rekan saya, di sekolah kami dari mulai Kepsek semuanya masih tenaga honorer,” jelas Badri.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), Yanyan Herdian mengatakan, Pemkot Bandung telah mengucurkan bantuan bagi 17.214 guru honerer tahun 2012 lalu sebesar Rp54 miliar. Pertahun, satu orang guru honorer mendapatkan dana hibah sebesar Rp2,9 juta. Pencairan Tunda dikelola PGRI dan dibagikan pertriwulan. Untuk, dua triwulan pertama dibagikan pada bulan Juli 2012 dan masing-masing guru mendapatkan sekitar Rp1.781.000.
Kemudian triwulan ketiga pada November 2012 dan keempat pada Desember sekitar Rp694.000.
“Ada 60 orang lebih, yang bukan guru seperti TU atau jelas bukan unsur tenaga pendidik. Ada juga yang terdaftar tetapi tidak dicairkan sama sekali contoh SMK Pasundan 2 sebanyak 7 orang dan alasan PGRI karena kepanitian sudah dibubarkan,” jelas Yanyan.
Yanyan pun menyebut tiga PGRI Kecamatan di Kota Bandung yang bermasalah. Yakni PGRI Kecamatan Lengkong, Andir dan Antapani.
Berdasarkan laporan yang masuk kepada FKGH, ada 600 guru honorer yang pencairan Tunda-nya tidak berjalan mulus. Artinya, bantuan hibah Pemkot Bandung yang tersisa atau belum dicairkan sekitar Rp414 juta.
“Persyaratan kami lengkap dan kalau ada kesalahan seharusnya diurus PGRI kecamatan, ternyata langsung oleh kota. Namun oleh Kota dikembalikan ke kecamatan,” paparnya.
Pada awal pendataan, PGRI tidak menggunakan data FKGH namun meminta PGRI kecamatan mendata ulang yang dampaknya ada guru yang tidak mendapatkan haknya. “Banyak yang belum dapat dianggap sudah oleh PGRI. Sayangnya, PGRI selalu lempar tanggungjawab saat kami minta penjelasan. Sekitar 10 persen data PGRI dan FKGH yang tidak cocok, di FKGH terdaftar dan di PGRI tidak ada,” tuturnya.
Di daftar FKGH, 300 guru sekolah luar biasa (SLB) tercatat namun tidak diberikan Tunda dengan alasan SLB tidak masuk dalam perwal dan sudah dibantu provinsi. “Pengganti 300 orang itu siapa. Data kami di 2013, guru honorer ada 17.250 orang termasuk SLB. Kita lihat nanti pencairannya,” tegas Yanyan.
Jika sampai batas waktu terakhir, tanggal 9 Februari 2013, tidak ada kejelasan, pihaknya akan melaporkan PGRI dan Disdik Kota Bandung ke jalur hukum.

Comments Closed